7 Poin Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Telah Berlaku

MakassarOKE- Hasil revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah mulai berlaku sejak kemarin, Senin (28/11/2016).

Revisi ini sudah melewati waktu 30 hari sejak disahkan menjadi UU oleh DPR RI pada 27 Oktober 2016 lalu.

Wakapolri Komjen Syafruddin mengingatkan para pengguna medsos agar berhati-hati dalam menyebar informasi.

“Jangan memposting masalah kalau ada yang negatif, harus hati-hatilah. Harus akurat betul,” ujar Syafruddin.

Masyarakat harus menyaring informasi yang beredar dan tidak sembarang meneruskannya.

“Dalam revisi ini, kami mengimbau masyarakat luas untuk memahami kegiatan yang ada. Ketika mendapat satu posting, berpikir dulu sebelum meneruskan. Think before click,” timpal Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul.

Masyarakat termasuk para pengguna media sosial harus mencerna informasi yang diterima. Informasi palsu (hoax) harus diwaspadai agar tidak disebarluaskan.

“Jangan sampai kita jadi pelaku atau korban dari postingan yang berbahaya. Kami akan memproses hukum terkait kegiatan seperti ini,” sambungnya.

Menurut Martinus, ada sejumlah poin penting dalam UU ITE perubahan. Di antaranya soal delik aduan, termasuk soal penggeledahan yang harus berdasarkan KUHAP.

“Tidak bisa lagi bagi mereka yang korban diwakilkan orang lain. Ini harus obyeknya yang melaporkan,” terangnya.

Pemerintah juga kini punya pegangan yang lebih kuat untuk memblokir situs dan konten negatif. Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mulai berlaku hari ini memberikan legalitas lebih kepada Kominfo.

“Memang terkait dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan pencegahan atau kewenangan untuk melakukan pemutusan akses, jadi dipertegas,” ujar Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Noor Iza.

Berikut 7 poin perubahan dalam revisi UU ITE?

Pertama, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

  1. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
  2. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
  3. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Kedua, menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

  1. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
  2. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

Ketiga, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

  1. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
  2. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

  1. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
  2. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

Kelima, memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

  1. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
  2. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

Keenam, menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

  1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

Ketujuh, memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

  1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
  2. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

LEAVE A REPLY